Untuk menjembatani rakyat dan penguasa, birokrasi dibentuk, maka lahirlah para birokrat dalam tatanan pemerintahan. Birokrasi merupakan sistim pembagian kerja para birokrat dalam melayani kepentingan rakyat.
Birokrasi dibentuk dengan hirarkir dan pembagian kerja yang jelas. Namun menjadi tidak jelas ketika diurus oleh birokrat tak profesional. Jembatan antara rakyat dan penguasa pun putus. Apalagi ketika menyangkut tentang pengelolaan keuangan. Maka lahirlah beragam kasus korupsi.
Sebuah fakta yang ironi, dalam kurun waktu empat tahun (2004-2008) 544 kasus indikasi korupsi terjadi di Aceh. Itu yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), belum lagi yang masih abu-abu dan belum diungkap.
Inilah yang disebut Karl Marx sebagai birokrat yang berpihak kepada kekuasaan, bukan kepada rakyat banyak. Jauh dari peran yang sebenarnya sebagai penengah antara kepentinan rakyat dengan kekuasaan.
Sebenarnya, banyak pemikir yang mengajukan analisis tentang beragam model birokrasi yang tumbuh di dunia. Negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Thailand misalnya, digolongkan sebagai penganut sistem birokrasi patrimonial yang menekankan pada loyalitas birokrat kepada kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun ekonomi.
Sementara di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, loyalitas birokrasi hanyalah kepada konstitusi dan konvensi. Di sana, birokrat bisa menolak perintah penguasa politik yang tidak sejalan dengan konstitusi dan konvensi. Hak rakyat benar-benar dijaga.
Di sini, birokrat lebih memilih kekuasaan tinimbang rakyat banyak. Maka ratusan kasus indikasi korupsi hak publik pun mencuat. Tinggal menunggu waktu, kapan KPK memamah satu persatu kasus tersebut. Dan, hikayat kekuasaan yang bad ending pun akan terus berlanjut di Aceh.***
Artikel keren lainnya:
Belum ada tanggapan untuk "Birokrat"
Post a Comment