Aceh yang tak Pernah Menyerah

Aceh tak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Sampai kini Belanda tidak bisa menunjukkan surat penyerahan kekuasaan Sultan Aceh.

Mengenai kedaulatan Aceh dijelaskan dalam sarakata (dokumen kerajaan) yang masih tersimpan sampai sekarang. Adalah Said Abdullah Teungku Di Meulek selaku Wazir Rama Setia (Sekretaris Kerjaan) yang menyiapkan dan menyimpannya.

Sarakata tersebut diantaranya seperti sumpah dan khutbah kerajaan dalam menghadapi ancaman penyerangan Belanda. Para ulama, uleebalang dan seluruh rakyat Aceh diserukan untuk berjihat melawan agresi tersebut.

Kegigihan rakyat Aceh dalam menghadapi dan melawan angresi Belanda itu digambarkan oleh penulis Belanda HC Zentrgaaff sebagai perjuangan yang luar biasa. Ia menulis:

“…De waartheid is dad de Atjehers mannen en vrouwen in het elgemeen schitteren hebben gevochten voor wat zij zaggen als hun nationaal of religieus ideal. Er is onder die strijders cen zeer groot aantal mannen an vrouwen die den trots van elk volk zouden uitmaken.”

Maksudanya kira-kira, “Rakyat Aceh, baik pria maupun wanita berjuang secara luar biasa. Mereka merasakan sebagai satu bangsa yang bertugas membela agama, bangsa dan wilayahnya dengan perjuangan suci. Mereka terdiri dari pahlawan-pahlawan, baik pria maupun wanita yang memiliki kebanggaan atas kebenaran perjuangannya.”

Hal ini diakui oleh Panglima Perang Belanda di Aceh, Jenderal Van Pel. Dalam buku ES Klerek: History of Netherland Eas Indie  ia mengakui jatuhnya mental tentara Belanda akibat perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Ia menulis:

“The proclamation of direct rule over Acheh pi proper had been a mistaken idea; there could be not question of conquest for the time being, the standing army in Acheh beingdepleted by the heavy losses suffered and the consequent large drainage of force.” (Proklamasi tentang langsung dijajah/diperintah Aceh, sesungguhnya adalah cita-cita yang amat salah. Sebenarnya soal menang tidak ada waktu itu. keadaan serdadu di Aceh sangat menyedihkan karena menderita kekalahan hebat dan akibatnya kemusnahan kekuatan yang besar).

Keterangan Pocut Meurah

Soal perjuangan mempertahankan kedaulatan Aceh itu, pernah ditulis Ali Hasjmy dalam “Peranan Islam dalam Perang Aceh.”  Dalam buku itu pada halaman 44, mantan Gubernur Aceh tersebut menceritakan pengalamannya pada tahun 1944 ketika mengantarkan seorang pembesar Jepang menemui Pocut Meurah.

Kepada pembesar Jepang itu Pocut Meurah mengungkapkan bahwa Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah yang ditawan Belanda pada tahun 1903 tidak mau menandatangani naskah penyerahan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Alasannya, kedaulatan Aceh telah diserahkan kembali kepada rakyat Aceh menjelang ia ditangkap/ditawan Belanda.

Meski waktu itu Belanda berjanji akan mengangkat kembali Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah sebagai raja Aceh jika mau menandatangai surat penyerahan kedaulatan Aceh kepada Belanda, sultan tetap menolak menandatanganinya.

Masih menurut Pocut Meurah, Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah juga pernah mengirimkan surat kepada Kaisar Jepang, Tenno Heika dengan perantaraan Konsul Jenderal di Singapura. Dalam surat itu ia meminta bantuan senjata dan kapal perang. Keterangan yang sama juga pernah disampaikan Tuanku Raja Keumala melalui putranya Tuanku Hasyim SH  kepada Ali Hasjmy.

Begitu juga dengan keterangan bekas Sultan Pontianak, Sultan Abdul Hamid. Ia memberikan keterangan tentang kedaulatan Aceh kepada Teuku Burdansyah sewaktu sama-sama dalam tahanan di penjara Cipinang, Jakarta. Sultan Abdul Hamid mengaku telah mempelajari semua dokumen penyerahan kedaulatan kerajaan-kerajaan di nusantara kepada Belanda, tapi ia tidak menemukan naskah penyerahan kedaulatan Aceh.

Pernyataan Putra Mahkota Kerajaan Aceh

Yang lebih kuat lagi tentang tidak diserahkannya kedaulatan Aceh kepada Belanda diungkapkan  Tuanku Raja Ibrahim Bin Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah, putra mahkota Kerajaan Aceh. Surat pernyataan itu  dibuat pada 5 Mei 1975 di Banda Aceh. bunyinya:

“Pada tanggal 20 Januari 1903 dengan tergesa-gesa ayahanda Sultan dan saya sendiri dihadapkan di hadapan pembesar-pembesar pihak Belanda di Kutaraja. Kami dihadapkan dalam satu sandiwara politik kolonialnya dengan cara 4 (empat) pasal yang dibuatnya sendiri tanpa ditandatangani oleh Ayahanda Sultan dan saya sendiri, ditonjolkannya untuk menjatuhkan martabat perjuangan Aceh, seolah-oleh mereka telah berhasil. Pernyataan (penyerahan kedaulatan) yang dibuat-buat oleh pihak musuh itu otomatis bertentangan dengan prinsip Ayahanda Sultan dan saya sendiri sebagai putranya, sedangkan perjuangan rakyat terus bergolak tidak ada hentinya melawan pihak Belanda…”

Menurut Ali Hasjmy, naskah pernyataan Tuanku Raja Ibrahim tersebut saat itu disimpan dalam kumpulan dokumen-dokumen bagian museum pada Kantor Perwakilan PDK daerah istimewa Aceh, sedangkan foto kopi surat pernyataan itu tersimpan di Pustaka Ali Hasjmy, Banda Aceh.

Soal tidak pernah diserahkannya kedaulatan Aceh kepada Belanda juga ditulis oleh pengarang Belanda Dr BJ Bolland dalam bukunya, The Strunggle of Islam In Modern Indonesia.  Dalam buku itu ia menulis: “…But on Januari 10^th, 1903, the Sultan was captured… However, the Sultan continued to be active in secret even in captivity, and Aceh never capitulated to the colonial power…”

Penulis Belanda lainnya, Paul van’t Veer dalam buku De Atjeh Oorlog membagi babakan perang Aceh dari 1873 sampai 1942 dalam empat periode, yakni periode pertama 1873, periode kedua 1874 sampai 1880, periode ketiga 1881 sampai 1896, serta periode keempat dari tahun 1897 sampai 1942.

Dari keempat periode perang tersebut, Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Pada periode pertama dan periode kedua merupakan periode perang total yang frontal, saat itu pemerintahan Kerajaan Aceh masih berjalan dengan baik meski pusat kerajaan (Dalam) telah dipindahkan dari Bandar Aceh Darussalam ke Indrapuri lalu dipindahkan lagi ke Keumala Dalam dan beberapa tempat lainnya.

Sementara perang pada periode ketiga merupakan perang gerilya total teratur. Saat itu pemerintahan Kerajaan Aceh sudah tidak teratur lagi karena sering berpindah-pindah tempat pusat pemerintahan. Selanjutnya pada periode keempat, merupakan periode perang gerilya kelompok/perorangan. Pada periode  terakhir ini, kelompok-kelompok rakyat atau perorangan melakukan perlawanan terhadap Belanda tanpa ada komando dari pemerintah pusat kerajaan.

Paun van’t  Veer malah berkesimpulan, perang Aceh berakhir pada tahun 1942 dengan kekalahan Belanda. Ia menulis. “Perang Aceh tidak berakhir pada tahun 1913, atau 1914, karena dari tahun 1914 masih memanjang benang merah yang tidak pernah putus sampai ke tahun 1942.”

Malah menurut paul, setelah tahun 1942 Pemerintah Belanda tidak pernah lagi bisa masuk ke Aceh. Pada buku yang sama ia menulis. “Dari tahun 1942 sampai 1945 dan sesudahnya, Pemerintah Belanda tidak pernah dapat kembali ke Aceh. Dalam masa-masa aksi militer sekitar tahun 1946 – 1947, sewaktu sebagian besar Pulau Sumatera telah dapat diduduki kembali oleh Belanda, tidak pernah tentara Belanda berniat dan berusaha untuk menembus sampai ke Aceh. Dan Aceh adalah daerah satu-satunya di Indonesia di mana sejak tahun 1945 sampai dengan 1950, kemerdekaan sudah menjadi suatu kenyataan. Aceh adalah daerah terakhir yang dapat diduduki oleh Belanda, tetapi Aceh adalah daerah yang paling pertama membebaskan diri dari pendudukan militer Belanda, yaitu sejak 1942.” [Iskandar Norman]

Tweet

Jangan sampai ketinggalan postingan-postingan terbaik dari Iskandar Norman. Berlangganan melalui email sekarang juga:

Atau sobat juga bisa follow Iskandar Norman dengan mengklik tombol di bawah ini:

Artikel keren lainnya:

Ditulis oleh Iskandar Norman pada tanggal Monday, April 13, 2015